Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa regulasi baru terkait distribusi elpiji subsidi atau elpiji 3 kilogram (kg) akan segera berlaku. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur penjualan elpiji 3 kg di tingkat sub pangkalan resmi, seiring dengan pergeseran status warung kelontong atau pengecer menjadi sub pangkalan Pertamina.
Menurut Bahlil, implementasi regulasi baru ini sudah dalam proses bertahap dan sebagian warung kelontong atau pengecer telah menjadi sub pangkalan resmi. “Sekarang dalam proses bertahap sudah sebagian (warung jadi sub pangkalan) sudah jalan. Nah, regulasinya sudah hampir final, dan nanti kita akan umumkan kalau sudah final,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (9/5/2025) lalu.
Regulasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi elpiji 3 kg, serta memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat yang tepat. Dengan menjadi sub pangkalan resmi, warung kelontong atau pengecer diharapkan dapat menjual elpiji 3 kg dengan harga yang lebih terjangkau dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bahlil menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan kajian dan evaluasi terhadap sistem distribusi elpiji 3 kg saat ini. Berdasarkan kajian tersebut, ditemukan bahwa masih banyak permasalahan dalam distribusi elpiji 3 kg, seperti adanya penimbunan dan penjualan elpiji 3 kg di luar ketentuan yang berlaku.
Dengan regulasi baru ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap distribusi elpiji 3 kg, sehingga subsidi yang diberikan dapat dinikmati oleh masyarakat yang tepat. “Kita ingin memastikan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat yang tepat, yaitu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Bahlil.
Regulasi baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor energi, karena pemerintah dapat mengontrol dan mengawasi distribusi elpiji 3 kg dengan lebih baik. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran dalam distribusi elpiji 3 kg.
Bahlil tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan waktu pasti implementasi regulasi baru ini. Namun, dia memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan regulasi ini untuk memastikan bahwa tujuan pemerintah dapat tercapai.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi elpiji 3 kg, seperti implementasi sistem monitoring dan pengawasan distribusi elpiji 3 kg. Namun, upaya tersebut masih belum efektif dalam mengatasi permasalahan dalam distribusi elpiji 3 kg.
Dengan regulasi baru ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga berharap bahwa regulasi ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengatur distribusi energi subsidi.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariani, menambahkan bahwa regulasi baru ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi distribusi elpiji 3 kg. “Kita ingin masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi distribusi elpiji 3 kg, sehingga subsidi yang diberikan dapat dinikmati oleh masyarakat yang tepat,” ujar Tutuka.
Tutuka menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan regulasi baru ini. “Kita akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dan mendukung implementasi regulasi baru ini,” ujar Tutuka.
Dengan demikian, pemerintah berharap bahwa regulasi baru ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi elpiji 3 kg, serta memastikan bahwa subsidi yang diberikan dapat dinikmati oleh masyarakat yang tepat.